3 Desa di Kecamatan Klirong Kebumen Raih Status Mandiri pada 2026, Ini Daftar Lengkapnya

Daftar Isi
3 Desa di Kecamatan Klirong Kebumen Raih Status Mandiri pada 2026, Ini Daftar Lengkapnya
Tiga desa di Kecamatan Klirong, Kebumen. menyandang status Desa Mandiri pada 2026 berdasarkan Kepmendesa PDT Nomor 728 Tahun 2026. (Foto: Wikimedia)

PALINGKEBUMEN.COM - Sebanyak tiga desa di Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, resmi menyandang predikat Desa Mandiri pada tahun 2026. Ketiga wilayah tersebut adalah Desa Kedungwinangun, Tanggulangin, dan Klirong.

Penetapan status ini merujuk pada Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendesa PDT) RI Nomor 728 Tahun 2026 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2026. 

Selain tiga desa mandiri, wilayah Kecamatan Klirong juga mencatatkan 18 desa berstatus Maju dan 3 desa berstatus Berkembang.

Penilaian status kemajuan desa didasarkan pada hasil pendataan Indeks Desa tahun 2026. 

Pengukuran tersebut mencakup enam dimensi utama, meliputi layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan data resmi dari keputusan menteri tersebut, berikut adalah rincian skor dan status seluruh desa di Kecamatan Klirong pada tahun 2026:

Kategori Desa Mandiri
  1. Kedungwinangun: Skor 80,79
  2. Tanggulangin: Skor 80,63
  3. Klirong: Skor 80,31
Kategori Desa Maju
  1. Pandanlor: Skor 79,06
  2. Jatimalang: Skor 76,38
  3. Tambakagung: Skor 74,02
  4. Dorowati: Skor 74,02
  5. Klegenwonosari: Skor 72,76
  6. Kebadongan: Skor 72,28
  7. Ranterejo: Skor 72,13
  8. Podoluhur: Skor 72,13
  9. Tambakprogaten: Skor 71,50
  10. Bendogarap: Skor 71,50
  11. Kedungsari: Skor 71,18
  12. Gebangsari: Skor 71,02
  13. Sitirejo: Skor 70,87
  14. Jerukagung: Skor 70,08
  15. Bumiharjo: Skor 70,08
  16. Jogosimo: Skor 69,92
  17. Karangglonggong: Skor 69,92
  18. Gadungrejo: Skor 69,92
Kategori Desa Berkembang
  1. Klegenrejo: Skor 68,50
  2. Wotbuwono: Skor 66,14
  3. Kaliwungu: Skor 61,10
Pemetaan tipologi desa ini berfungsi sebagai instrumen koordinasi lintas sektor, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa. 

Hasil pemeringkatan tersebut menjadi acuan utama dalam menjalankan program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, sekaligus menentukan skala prioritas penggunaan dana desa ke depan.***