Penduduk Meninggal di Kebumen Capai 17.024 Jiwa, Lebih Tinggi dari Kelahiran
 |
| Kematian penduduk di Kebumen lampaui angka kelahiran pada 2025. (Foto: AI Image Generated) |
PALINGKEBUMEN.COM - Jumlah penduduk yang meninggal dunia di Kabupaten Kebumen sepanjang 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan angka kelahiran hidup.
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kebumen, terdapat 17.024 kasus kematian, sementara jumlah kelahiran hidup mencapai 12.666 jiwa.
Data tersebut tercantum dalam Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang dipublikasikan oleh Disdukcapil Kebumen. Selisih antara jumlah kematian dan kelahiran mencapai 4.358 jiwa.
Kelahiran merupakan salah satu faktor utama yang berperan dalam pertumbuhan jumlah penduduk.
Informasi mengenai angka kelahiran menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Terutama untuk penyediaan layanan kesehatan ibu dan anak, pemenuhan kebutuhan gizi, pendidikan, hingga perencanaan kesempatan kerja di masa mendatang.
Dalam laporan tersebut, Kecamatan Kebumen menjadi wilayah dengan jumlah kelahiran hidup tertinggi, yakni 1.222 jiwa atau sekitar 9,65 persen dari total kelahiran di Kabupaten Kebumen.
Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Buayan dengan 690 kelahiran hidup dan Kecamatan Sempor sebanyak 645 kelahiran hidup.
Sementara itu, jumlah pelaporan kematian tertinggi juga tercatat di Kecamatan Kebumen dengan 1.672 kasus.
Kecamatan Sempor berada di urutan kedua dengan 919 kasus kematian, disusul Kecamatan Sruweng sebanyak 876 kasus dan Kecamatan Ambal 861 kasus.
Dari 26 kecamatan di Kabupaten Kebumen, hanya beberapa wilayah yang mencatat jumlah kelahiran lebih tinggi dibandingkan kematian.
Kecamatan Karanggayam mencatat 573 kelahiran dan 572 kematian. Selain itu, Bonorowo membukukan 238 kelahiran dan 230 kematian, sedangkan Padureso mencatat 162 kelahiran dan 158 kematian.
Data kependudukan tahun 2025 menunjukkan bahwa angka kematian di Kabupaten Kebumen masih berada di atas angka kelahiran hidup.
Informasi ini menjadi salah satu indikator penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan, pelayanan kesehatan, serta kebijakan kependudukan yang sesuai dengan kondisi demografi masyarakat.***